JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil Magelang
Baca juga : Staf Hasto Cabut Gugatan Praperadilan, Kuasa Hukum Enggan Ungkap Alasan
Bagikan
