JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Bakamla Siagakan Personel dan Kapal untuk Amankan Mudik Lebaran 2025
Baca juga : Mendagri Ingatkan Satpol PP Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Bagikan