JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Operasi Ketupat 2025 Disesuaikan dengan Tol Fungsional untuk Kurangi Kepadatan
Baca juga : 842 Ribu Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek Saat Libur Panjang Idul Adha
Bagikan