Kemenkeu Serahkan Hasil Audit Program JKN kepada ICW sebagai Tindak Lanjut Putusan PTUN

Jakarta, 27/6 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Menyerahkan Hasil Audit Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan dokumen hasil audit terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Juni 2023 yang berkaitan dengan permintaan informasi publik dari ICW.

Baca juga : KCIC Angkut 2,66 Juta Penumpang di Semester Pertama 2024

Yustinus Prastowo, Juru Bicara Kemenkeu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Kemenkeu dalam mendukung transparansi informasi publik. Laporan hasil audit yang diserahkan berkaitan dengan tiga permohonan yang diajukan oleh Kemenkeu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018. Penyerahan laporan hasil audit dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu. PPID Kementerian Keuangan memberikan salinan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Aset Dana BPJS Kesehatan Tahun 2018 Tahap II Nomor LHATT-53/D2/03/2019 tanggal 23 April 2019 kepada Pemohon Informasi Publik.

Baca juga : Tumbuh 4,9%, Bea Cukai Catat Penerimaan Rp300,2 Triliun di 2024

Penyerahan informasi tersebut dilakukan secara langsung di Kantor Kemenkeu dan dihadiri oleh perwakilan ICW, serta ditandai dengan penandatanganan Berita Acara. Dengan penandatanganan Berita Acara tersebut, PPID Kementerian Keuangan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan PTUN Jakarta Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Juni 2023.