JT - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, bersama forum komunikasi pimpinan kota (forkopimko), telah melakukan sejumlah langkah guna mencegah terjadinya polarisasi, politik SARA, hingga politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Pemkot bersama forkopimko, masyarakat, dan partai politik bersinergi untuk menjaga dan mengantisipasi potensi konflik di Pilkada,” kata Ali Maulana Hakim, Selasa di Jakarta.

Upaya ini diwujudkan melalui Deklarasi Pilkada Damai 2024 sebagai bentuk komitmen untuk memastikan kelancaran perhelatan politik lima tahunan tersebut. Deklarasi ini diharapkan menjadi momen untuk menciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Ali menegaskan bahwa deklarasi ini juga merupakan komitmen untuk mencegah pelanggaran pemilu dan tidak membiarkan pelanggaran terjadi tanpa tindakan. Sebagai wilayah yang sangat beragam, Jakarta Utara menghadapi tantangan tersendiri, baik dari sisi etnisitas maupun kesenjangan ekonomi.

"Sampai saat ini belum ada aksi yang memicu polarisasi atau perpecahan akibat SARA dalam tahapan kampanye, namun kami tetap waspada dan terus mengantisipasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara juga telah menyoroti potensi polarisasi dan isu SARA dalam Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Namun, hingga kini, tidak ditemukan kasus yang memicu konflik sosial, seperti disampaikan anggota Bawaslu Jakarta Utara, Mohamad Sobirin.

“Kami terus berupaya mengantisipasi hal tersebut,” ungkapnya.